2 Mei 2026
KabarRakyatNasional.id
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini kembali mengulang ritual peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tema tahun ini, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, terdengar luhur, progresif, dan menjanjikan. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, pertanyaan mendasarnya tetap sama, apakah pendidikan benar-benar telah menjadi milik semua, atau sekadar slogan yang dipoles dalam seremoni?
Di lapangan, realitas berbicara lain. Partisipasi semesta yang digaungkan justru sering berbanding terbalik dengan distribusi tanggung jawab yang tidak adil. Negara, yang seharusnya menjadi aktor utama dalam menjamin hak pendidikan, justru kerap terlihat melempar beban kepada masyarakat, orang tua, bahkan guru itu sendiri.
Anggaran Besar, Dampak Kecil?
Secara konstitusional, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD sering dijadikan tameng bahwa negara telah serius. Namun persoalannya bukan sekadar jumlah, melainkan arah dan efektivitas penggunaan anggaran.
Di banyak daerah, anggaran pendidikan masih tersedot untuk belanja rutin birokrasi, bukan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar. Infrastruktur sekolah masih timpang, di satu sisi ada sekolah dengan fasilitas digital lengkap, di sisi lain masih ada ruang kelas yang nyaris roboh, tanpa akses listrik dan internet.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pendidikan belum dikelola dengan perspektif keadilan sosial. Ia masih mengikuti logika proyek, bukan kebutuhan riil masyarakat.
Kualitas yang Terjebak Formalitas
Pendidikan kita juga masih terjebak dalam jebakan formalitas. Kurikulum berganti, istilah diperbarui, program diluncurkan, tetapi esensinya sering kali tidak menyentuh akar persoalan, kualitas pembelajaran.
Banyak siswa belajar untuk mengejar angka, bukan pemahaman. Guru dipaksa memenuhi administrasi yang menumpuk, alih-alih fokus pada proses mendidik. Evaluasi pendidikan masih bertumpu pada indikator kuantitatif yang kering makna.
Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang “pendidikan bermutu untuk semua” terasa seperti janji yang menggantung di langit, indah, tapi jauh dari jangkauan.
Guru, Pahlawan Tanpa Kepastian
Tidak mungkin membicarakan pendidikan tanpa menyentuh nasib guru. Mereka adalah ujung tombak, tetapi ironisnya justru menjadi kelompok yang paling sering diabaikan.
Masih banyak guru honorer yang digaji di bawah standar kelayakan, tanpa jaminan kesejahteraan yang pasti. Di sisi lain, tuntutan profesionalisme terus ditingkatkan. Negara menuntut kualitas, tetapi lupa menyediakan fondasi kesejahteraan.
Bagaimana mungkin kita berharap pendidikan bermutu jika para pendidiknya hidup dalam ketidakpastian?
Kesejahteraan guru bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga soal martabat. Ketika guru tidak dihargai secara layak, maka pendidikan itu sendiri kehilangan nilai kehormatannya.
Partisipasi Semesta atau Pengalihan Tanggung Jawab?
Istilah “partisipasi semesta” seharusnya dimaknai sebagai kolaborasi yang setara antara negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Namun yang terjadi sering kali justru sebaliknya: negara mengundang partisipasi, tetapi dalam praktiknya mengurangi peran tanggung jawabnya.
Orang tua dibebani biaya tambahan. Masyarakat diminta gotong royong memperbaiki fasilitas. Dunia usaha didorong masuk melalui skema kemitraan. Semua ini sah dalam kerangka kolaborasi, tetapi menjadi bermasalah ketika dilakukan untuk menutup kelemahan negara.
Partisipasi semesta tidak boleh menjadi dalih untuk privatisasi pendidikan secara perlahan. Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas.
Menuju Pendidikan yang Berkeadilan
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni. Kita perlu jujur melihat bahwa masalah pendidikan bukan hanya teknis, tetapi juga politis.
Ia menyangkut keberpihakan, apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat kecil? Apakah anggaran digunakan untuk mereka yang paling membutuhkan? Apakah guru ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar pelaksana kebijakan?
Pendidikan bermutu untuk semua hanya bisa terwujud jika ada keberanian untuk membongkar ketimpangan yang ada. Bukan dengan retorika, tetapi dengan kebijakan yang berpihak.
Jika tidak, maka setiap 2 Mei kita hanya akan terus mengulang kata-kata yang sama, tanpa pernah benar-benar mengubah kenyataan.
