20 April 2026
KabarRakyatNasional.id Langkat – Sumatera Utara
Gelombang kekecewaan warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat akhirnya pecah. Senin (20/4/2026), ratusan warga dari Kecamatan Besitang turun ke jalan, berujung aksi ricuh di Kantor Bupati Langkat. Pintu Pagar kantor pun roboh didorong massa yang tak lagi mampu menahan amarah.
Aksi ini bukan tanpa sebab. Warga menilai bantuan pascabanjir, mulai dari jadup (jaminan hidup), stimulan ekonomi hingga bantuan isi hunian, tidak merata dan terkesan tebang pilih. Banyak korban merasa berhak, tetapi tidak pernah tersentuh bantuan.
Situasi memanas ketika massa memaksa masuk ke area kantor bupati. Dorong-mendorong dengan aparat tak terhindarkan hingga pintu pagar utama tumbang.
Lebih dari sekadar aksi spontan, demonstrasi ini adalah akumulasi panjang kekecewaan. Sebelumnya, warga telah mengadu ke DPRD Langkat, bahkan ratusan kepala keluarga mengaku belum masuk dalam daftar penerima bantuan meski terdampak langsung banjir akhir November 2025 lalu.
Di lapangan, muncul satu benang merah yang tak terbantahkan, ketidakjelasan data dan lemahnya koordinasi antar lembaga, antar Pemerintah Daerah dan Pusat
Pemerintah Daerah Langkat menyebut bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sosial, sementara pemerintah daerah hanya mengirim data kerusakan rumah, bukan data penerima bantuan sosial secara utuh.
Di titik inilah masalah menjadi serius.
Ketika data menjadi dasar kebijakan, maka kesalahan atau ketidaklengkapan data adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri.
Masalah Utama: Data dan Tanggung Jawab yang Kabur
Ada tiga persoalan mendasar yang terlihat jelas dari peristiwa ini :
- Data Tidak Sinkron
Data kerusakan rumah dipakai untuk penyaluran bantuan sosial, padahal tidak semua korban banjir mengalami kerusakan fisik rumah.
- Fungsi Dinas Sosial Dipertanyakan
Jika bantuan sosial tidak tepat sasaran, maka pertanyaannya sederhana,
di mana peran verifikasi dan validasi Dinas Sosial? Atau Dinas Sosial tidak difungsikan?
- Negara Terlihat Tidak Hadir Secara Utuh
Warga harus datang, mengadu, bahkan merobohkan pagar untuk didengar. Ini sinyal kegagalan komunikasi dan pelayanan publik.
Dari Aspirasi ke Ledakan Sosial
Aksi ini juga menunjukkan satu hal penting:
ketika jalur formal, rapat dengar pendapat, pengaduan, hingga koordinasi, tidak menghasilkan solusi, maka jalanan menjadi pilihan terakhir.
Demo yang awalnya aspiratif berubah menjadi emosional.
Dan ketika emosi kolektif meledak, simbol kekuasaan seperti pagar kantor bupati menjadi sasaran.
Catatan Kritis untuk Kemensos RI
Peristiwa ini bukan sekadar “demo ricuh”. Ini adalah alarm keras:
- Bantuan sosial bukan sekadar program, tapi soal keadilan
- Data bukan sekadar angka, tapi nasib manusia
- Pemerintah bukan sekadar struktur, tapi kehadiran nyata bagi rakyat
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan secara transparan dan adil, maka potensi konflik sosial akan terus membesar
