13 Februari 2026
KabarRakyatNasional.id Langkat – Sumatera Utara
Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta pejabat fungsional di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Acara pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat pada Kamis, 12/2/2026, dipimpin oleh Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH, mewakili Bupati Langkat.
Acara dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan daerah, termasuk para asisten, staf ahli bupati, serta kepala perangkat daerah. Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi yang bertujuan memperkuat kinerja ASN, mempercepat pemulihan pasca bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Langkat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa jabatan tindak lanjut ini merupakan posisi strategis sebagai motor penggerak organisasi, yang membutuhkan kepemimpinan yang inovatif, objektif, dan mampu mengeksekusi kebijakan prioritas secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar program prioritas dapat berjalan selaras.
Untuk pejabat fungsional, terutama yang berperan dalam perencanaan, diminta menyusun dokumen strategi berbasis data yang mencakup tantangan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan pengendalian inflasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Langkat juga menitipkan sejumlah agenda prioritas yang harus ditindaklanjuti segera, antara lain:
- Memperkuat konektivitas ekonomi hingga ke desa-desa terpencil.
- Mengoptimalisasi potensi daerah, termasuk sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah.
- Menjaga stabilitas harga bahan pokok guna menjaga daya beli masyarakat.
Adapun beberapa pejabat yang dilantik antara lain:
- Faizal Rizal Matondang sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
- Iqbal Nur Asrori sebagai Perencana Ahli Muda di Bappeda Litbang.
- Muhammad Yusuf sebagai Perencana Ahli Pratama di Bappeda Litbang.
- Masliza Adawiyah sebagai Perencana Ahli Muda di Bappeda Litbang.
Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/1/BKD/2026 dan Nomor 800.1.3.3/3/BKD/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan ASN untuk jabatan pimpinan tinggi pratama serta jabatan fungsional tertentu
