9 Februari 2026
KabarRakyatNasional.id
Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari, bukan sekadar peringatan seremonial tahunan. Ia adalah ruang evaluasi kolektif, apakah pers Indonesia masih berdiri tegak sebagai penyangga demokrasi, atau perlahan melemah di tengah tekanan ekonomi dan hiruk-pikuk informasi digital. Tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, menjadi pengingat bahwa kualitas pers menentukan arah bangsa.
Sejarah Pers, Dari Alat Perlawanan ke Pilar Demokrasi
Pers Indonesia lahir dari semangat perlawanan terhadap penindasan. Sejak masa kolonial, surat kabar bukan hanya penyampai berita, tetapi alat perjuangan politik dan kesadaran publik. Para jurnalis kala itu mempertaruhkan kebebasan bahkan nyawa demi menyuarakan kebenaran.
Memasuki era Orde Lama dan Orde Baru, pers mengalami pasang surut. Pembredelan, sensor, dan intimidasi menjadi bagian dari sejarah kelam. Reformasi 1998 kemudian membuka kran kebebasan pers secara luas. Namun, kebebasan itu menghadirkan tantangan baru, pers harus bertahan bukan lagi dari represi negara, tetapi dari tekanan pasar dan kepentingan ekonomi.
Pers Sehat, Lebih dari Sekadar Bertahan Hidup
Tema Pers Sehat tidak boleh dimaknai sempit sebagai media yang sekadar hidup secara finansial. Pers yang sehat adalah pers yang kuat secara etik, independen secara editorial, dan berani secara moral. Media yang sehat tidak tunduk pada pesanan kekuasaan maupun selera pasar yang dangkal.
Namun realitas hari ini menunjukkan paradoks. Banyak media terjebak pada logika klik dan viral. Kecepatan mengalahkan verifikasi, sensasi menggeser substansi. Judul bombastis sering menjadi pintu masuk informasi yang rapuh. Dalam kondisi seperti ini, kesehatan pers bukan hanya soal modal, tetapi soal keteguhan nurani.
Ekonomi Berdaulat, Tantangan dan Prasyarat Kebebasan Pers
Tidak ada pers merdeka tanpa kemandirian ekonomi. Ketergantungan berlebihan pada iklan, sponsor politik, atau relasi kuasa membuat media rentan kehilangan independensinya. Ketika ekonomi media rapuh, ruang redaksi pun mudah disusupi kepentingan.
Ekonomi berdaulat berarti media mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengembangkan model bisnis yang adil dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan integritas jurnalistik. Negara seharusnya hadir bukan untuk mengendalikan isi, tetapi menciptakan ekosistem yang adil bagi media, termasuk perlindungan terhadap jurnalis dan keberlangsungan media lokal yang selama ini menjadi denyut informasi rakyat di daerah.
Bangsa Kuat, Ketika Informasi Mencerdaskan, Bukan Membingungkan
Bangsa yang kuat lahir dari warga yang tercerahkan. Di sinilah peran pers menjadi krusial. Banjir informasi di era digital tidak otomatis melahirkan pengetahuan. Tanpa pers yang bertanggung jawab, ruang publik justru dipenuhi disinformasi, polarisasi, dan kebisingan.
Ironisnya, isu-isu mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan keadilan sosial kerap tenggelam oleh narasi elitis dan konflik artifisial. Pers yang sehat seharusnya mengembalikan fokus pada persoalan rakyat, bukan sekadar mengikuti arus percakapan algoritma.
Refleksi HPN 2026, Menjaga Demokrasi dengan Kejernihan
Hari Pers Nasional 2026 seharusnya menjadi titik balik. Pers tidak cukup hanya bebas, tetapi harus bertanggung jawab. Tidak cukup hanya kritis, tetapi juga berpihak pada kepentingan publik. Menjaga demokrasi di tengah banjir informasi berarti menghadirkan kejernihan, bukan ikut menambah kebisingan.
Jika pers sehat secara etik, ekonomi berdaulat secara struktural, dan keberpihakan pada rakyat dijaga, maka bangsa akan menjadi kuat, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara moral.
Pada akhirnya, HPN bukan milik insan pers semata. Ia milik rakyat yang masih berharap pers tetap setia pada kebenaran. Di tengah derasnya arus informasi, pertanyaan itu kembali menggema,
akankah pers menjadi mercusuar yang menerangi, atau sekadar hanyut dalam gelombang?
