Filsafat ilmu tidak lahir sebagai pelengkap ilmu pengetahuan, melainkan sebagai kesadaran kritis atas keberadaannya sendiri. Ia merupakan refleksi tingkat kedua (second-order reflection), yang tidak berhenti pada pertanyaan apa yang diketahui, melainkan bergerak lebih dalam pada bagaimana, mengapa, dan sampai sejauh mana sesuatu layak disebut sebagai pengetahuan yang sah. Dalam pengertian ini, filsafat ilmu bukanlah menara gading spekulatif yang terasing dari praksis ilmiah, melainkan fondasi epistemologis yang menjaga ilmu dari kesombongan metodologis dan ilusi objektivitas mutlak.
Secara ontologis, filsafat ilmu mempertanyakan hakikat realitas yang dijadikan objek kajian ilmu pengetahuan. Apakah realitas bersifat independen dari kesadaran manusia, sebagaimana diasumsikan oleh realisme ilmiah, ataukah ia merupakan hasil konstruksi melalui bahasa, paradigma, dan kepentingan historis sebagaimana ditegaskan oleh konstruktivisme? Pertanyaan ini tidak bersifat abstrak semata, sebab dari sinilah ilmu menentukan apa yang dianggap layak diamati, diukur, dan diakui, sekaligus apa yang disisihkan dan diabaikan. Realitas yang dipilih untuk diteliti adalah realitas yang diakui; dan pengakuan tersebut pada hakikatnya merupakan keputusan filosofis, bukan sekadar pilihan teknis-metodologis.
Dalam ranah epistemologi, filsafat ilmu berperan menguliti klaim kebenaran ilmu pengetahuan. Ia menolak positivisme naif yang menyamakan fakta dengan kebenaran, sekaligus mengkritisi relativisme ekstrem yang meniadakan standar validitas pengetahuan. Karl Popper mengingatkan bahwa ilmu tidak pernah mencapai kebenaran final, melainkan bergerak melalui prinsip falsifiability, yakni kesediaan suatu teori untuk diuji dan digugurkan. Sementara itu, Thomas Kuhn menunjukkan bahwa perkembangan ilmu berlangsung dalam bingkai paradigma, di mana rasionalitas ilmiah sering kali dipengaruhi oleh konsensus komunitas ilmuwan, bukan semata oleh kekuatan argumen rasional. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah senantiasa berada dalam ketegangan dialektis antara objektivitas yang diidealkan dan subjektivitas yang tak terelakkan.
Metodologi ilmu, yang kerap dipahami sebagai wilayah netral dan teknis, dalam perspektif filsafat ilmu justru sarat dengan muatan nilai. Pilihan metode—apakah kuantitatif atau kualitatif, eksperimental atau hermeneutik—bukan hanya persoalan efisiensi dan ketepatan, melainkan juga mencerminkan pandangan tertentu tentang manusia, realitas, dan makna. Metode tidak hanya berfungsi sebagai sarana penemuan kebenaran, tetapi sekaligus sebagai batas epistemik yang menentukan apa yang mungkin dan tidak mungkin diketahui. Dalam arti ini, setiap metode merupakan alat pencerahan sekaligus penjara epistemologis.
Lebih jauh, filsafat ilmu memasuki wilayah aksiologi dengan mempertanyakan tujuan dan orientasi penggunaan ilmu pengetahuan. Untuk apa ilmu dikembangkan, dan kepada kepentingan siapa ia berpihak? Ilmu yang tercerabut dari refleksi etis berpotensi berubah menjadi instrumen dominasi, legitimasi kekuasaan, dan justifikasi ketidakadilan struktural. Sejarah telah menunjukkan bahwa kemajuan ilmiah tidak selalu berjalan seiring dengan kemajuan moral umat manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga nurani pengetahuan, memastikan agar rasionalitas ilmiah tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya.
Pada akhirnya, filsafat ilmu merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga kerendahan hati intelektual. Ia mengajarkan bahwa setiap teori bersifat sementara, setiap kebenaran bersifat kontekstual, dan setiap kepastian selalu mengandung kemungkinan untuk disangkal. Namun justru dalam kesadaran akan keterbatasan inilah martabat ilmu pengetahuan dijaga. Ilmu yang disertai refleksi filosofis bukanlah ilmu yang lemah, melainkan ilmu yang matang—yang berani berpikir secara radikal, berani meragukan dirinya sendiri, dan berani bertanggung jawab atas dampak pengetahuannya bagi manusia dan peradaban
