23 Desember 2025
KabarRakyatNasional.id. Langkat – Sumatera Utara.
Prosesi wisuda Universitas Putra Abadi Langkat (UNIPAL) Fakultas Ilmu Kesehatan pada 22 Desember 2025 di Gedung Serbaguna UNIPAL, Kabupaten Langkat, dipenuhi kata-kata harapan tentang moral dan etika profesi. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, yang mewakili Bupati, menegaskan bahwa wisuda bukan sekadar penanda kelulusan akademik, melainkan awal pengabdian nyata di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Tiorita menyampaikan bahwa para lulusan, terutama dari Program Studi D III Keperawatan, D III Kebidanan, S1 Ilmu Keperawatan, dan Profesi Ners, bertanggung jawab membawa nilai kemanusiaan, etika profesi, dan nilai agama dalam setiap praktik pelayanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya menjaga nama baik almamater serta mengutamakan sikap profesional yang menghormati martabat semua lapisan masyarakat.
Namun di luar gedung wisuda, retorika etika itu menghadirkan ironi yang tak bisa diabaikan. Langkat, seperti banyak daerah lain, masih bergulat dengan tantangan ketimpangan akses layanan kesehatan, keluhan masyarakat miskin tentang layanan publik, dan tekanan struktural yang seringkali mereduksi idealisme para tenaga kesehatan di lapangan.
Tidak salah bila pemerintah daerah menyuarakan etika. Profesi kesehatan memang lebih dari sekadar teknik, ia menyangkut empati, keadilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Tetapi kritik tajam perlu diajukan, apakah pemerintah sendiri telah membuka ruang yang adil bagi para lulusan untuk mewujudkan etika itu dalam praktik nyata?
Banyak tenaga kesehatan muda menghadapi sistem yang kurang mendukung. Penempatan tanpa fasilitas memadai, beban administratif yang menekan, dan tekanan birokrasi bisa dengan cepat mengikis semangat pengabdian. Etika dan moral pun akhirnya diuji bukan hanya oleh pilihan individu, tetapi oleh realitas sistem pelayanan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada nilai kemanusiaan.
Pidato moral di podium akan kehilangan kekuatan jika tidak disertai dengan pembenahan fundamental dalam kebijakan kesehatan daerah. Etika tidak bisa dibebankan semata pada individu, sementara negara dan pemerintah daerah abai pada tanggung jawab strukturalnya sendiri.
Moral profesi akan rapuh jika pelayanan kesehatan masih dirasakan tidak merata, tidak adil, dan kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat kecil.
Wisuda memang menandai akhir sebuah fase belajar, tetapi juga membuka pertanyaan politik yang lebih besar: ke mana arah kebijakan kesehatan Kabupaten Langkat? Apakah para lulusan hanya disiapkan sebagai tenaga kerja, atau sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan keadilan sosial dalam konteks layanan kesehatan?
Jika pemerintah serius dengan semangat yang disampaikan Wakil Bupati Tiorita, tentang moral, etika, dan tanggung jawab publik, maka pesan itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata, distribusi tenaga kesehatan yang adil, pelayanan publik yang manusiawi, perlindungan bagi tenaga kesehatan di lapangan, dan keberpihakan anggaran pada kelompok masyarakat paling rentan.
Tanpa itu, etika akan tetap menjadi jargon seremonial, indah diucapkan, tetapi rapuh ketika diuji oleh realitas kehidupan. Di tangan para wisudawan, ilmu dan sumpah profesi telah terikat, kini giliran negara dan pemerintah daerah membuktikan bahwa mereka juga harus siap lulus dalam ujian etika dan moral pelayanan publik.
