18 Desember 2025
KabarRakyatNasional.id Langkat – Sumatera Utara.
Seruan kesiapsiagaan bencana yang kembali digaungkan Pemerintah Kabupaten Langkat pada Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) dan peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) patut dicatat sebagai pesan politik kebijakan. Namun, bagi publik yang mengalami banjir besar akhir November 2025, pesan itu sekaligus menjadi tuntutan pembuktian, sejauh mana birokrasi benar-benar bekerja saat krisis datang.
Upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Langkat, Rabu 17/12/2025, dipimpin Wakil Bupati Tiorita Br. Surbakti, mewakili Bupati Langkat. Dalam amanatnya, pemerintah daerah menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi serta penguatan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Penekanan itu relevan, tetapi tidak berdiri di ruang hampa. Banjir besar yang melanda Langkat pada 25 November 2025, disebut sebagai yang terparah dalam dua dekade, menyisakan dampak luas, permukiman terendam, infrastruktur rusak, aktivitas ekonomi warga lumpuh, dan proses pemulihan yang tidak singkat. Dari peristiwa itu, kpertanyaan publik menguat, apakah sistem peringatan dini berjalan efektif, apakah koordinasi lintas perangkat daerah sigap, dan apakah distribusi bantuan benar-benar cepat dan tepat sasaran.
Di titik inilah, seruan disiplin ASN menemukan makna politiknya. Disiplin bukan semata soal kehadiran upacara atau kepatuhan administratif, melainkan ketepatan komando, kecepatan respon, dan keberanian mengambil keputusan di lapangan. Saat bencana terjadi, publik tidak menilai birokrasi dari rilis resmi, tetapi dari jam-jam pertama penanganan, siapa hadir, siapa bekerja, dan siapa bertanggung jawab.
Pemberian penghargaan kepada 64 ASN Teladan dalam rangka HUT Korpri memang layak diapresiasi. Namun, penghargaan simbolik perlu diimbangi evaluasi struktural atas kinerja organisasi perangkat daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana. Tanpa evaluasi terbuka, jarak antara seremoni dan realitas pelayanan berisiko melebar.
Upacara HKN seharusnya menjadi momentum koreksi arah. Kesiapsiagaan bukan retorika, melainkan rangkaian kebijakan yang terukur, perencanaan tata ruang yang konsisten, penguatan kapasitas BPBD, simulasi rutin, kejelasan rantai komando, hingga akuntabilitas anggaran kebencanaan. Jika tidak, setiap musim hujan akan kembali menguji, dan mungkin mengalahkan, birokrasi.
Bagi warga Langkat, ukuran kehadiran negara sederhana, bantuan datang tepat waktu, risiko diminimalkan, dan keselamatan diprioritaskan. Di sanalah birokrasi Langkat harus membuktikan bahwa kesiapsiagaan yang diserukan benar-benar berubah menjadi kerja nyata.
