10 Desember 2025
KabarRakyatNasional.id Langkat – Sumatera Utara
Banjir yang merendam 16 Kecamatan di Kabupaten Langkat, tidak hanya menghancurkan rumah dan menutup akses warga. Ia merobohkan ruang kelas sekolah dan menghanyutkan buku, merusak perangkat belajar, dan memaksa puluhan anak belajar di bawah tenda darurat, tenda yang lebih layak disebut tempat berteduh sementara ketimbang ruang pendidikan. Dalam situasi seperti ini, negara mestinya hadir bukan sekadar sebagai tamu, tetapi sebagai penanggung jawab penuh atas hak pendidikan warganya.
Kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed ke SD Negeri 057239 Desa Sekoci Kecamatan Besitang, Selasa 09/12/2025, menjadi momen penting. Kehadiran itu menunjukkan pengakuan bahwa kerusakan yang terjadi bukan persoalan kecil. Tetapi kunjungan saja tidak cukup. Komitmen pemulihan yang disampaikan harus diterjemahkan ke dalam aksi cepat, transparan, dan terukur. Anak-anak tidak bisa menunggu proses birokrasi yang lamban, sementara ruang belajar mereka hilang ditelan banjir.
Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Ilhamsyah Bangun, ST, dalam kesempatan itu menegaskan perbaikan akan dilakukan segera, termasuk opsi relokasi bila lokasi sekolah dinilai berbahaya. Pernyataan itu terdengar meyakinkan, namun janji serupa bukan pertama kali diucapkan oleh pejabat di negeri ini. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar penegasan, tetapi bukti nyata, kapan dimulai, bagaimana mekanismenya, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana masyarakat dilibatkan.
Pemulihan sekolah pasca-bencana seharusnya menjadi prioritas mutlak. Pendidikan adalah layanan publik yang tidak boleh berhenti hanya karena bencana datang. Sayangnya, realitas di Langkat menunjukkan bahwa kita masih jauh dari kesiapan menghadapi krisis. Tidak ada ruang kelas darurat yang layak. Tidak ada fasilitas sementara yang memadai. Guru kehilangan dokumen penting, siswa kehilangan hak belajar yang bermartabat. Semua ini terjadi karena mitigasi bencana pendidikan masih diperlakukan sebagai urusan belakangan.
Kunjungan Menteri memang memberi harapan. Namun harapan tanpa eksekusi hanya akan memperpanjang luka warga. Negara harus membuktikan bahwa ia hadir bukan sebatas memberikan bantuan simbolis, tetapi memastikan bahwa anak-anak di Langkat yang terdampak banjir, kembali belajar dalam ruang yang aman, bukan dalam tenda yang menunggu roboh diterpa hujan berikutnya.
Tulisan ini mengingatkan, pemulihan Sekolah- Sekolah di Langkat adalah ujian integritas bagi pemerintah pusat dan daerah. Jika mereka gagal menjawabnya dengan tindakan cepat, berarti kita sedang dipertontonkan bahwa hak pendidikan di daerah rawan bencana masih diperlakukan sebagai urusan pinggiran. Dan itu adalah urusan yang tidak boleh lagi kita toleransi.
