08 November 2025
KabarRakyatNasional.id Langkat – Sumatera Utara
Setiap kali bulan November tiba, bangsa ini diajak mengenang kembali makna kepahlawanan. Tentang keberanian, kejujuran, dan pengorbanan demi masa depan bangsa. Namun, di Kabupaten Langkat, semangat itu seakan tertutup debu ketidakberesan yang menumpuk di dunia pendidikan, dari sekolah-sekolah yang rusak, jabatan yang diperdagangkan, hingga kasus korupsi yang menodai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di negeri yang katanya menjunjung ilmu, justru akal sehat dan nurani kini sedang diuji.
Sekolah di Tepi Ketidakpastian
Dari pelosok di 23 Kecamatan, banyak kepala sekolah di Langkat masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Mereka bekerja dengan kewenangan terbatas, tetapi menanggung beban besar. Akibatnya, roda pendidikan di sekolah berjalan pincang. Ironisnya lagi pejabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, juga Plt.
Di balik kondisi itu, beredar pula isu dugaan pungutan liar dan transaksi jabatan dalam proses penempatan kepala sekolah. Jabatan yang seharusnya diraih dengan prestasi dan integritas, kini dikabarkan bisa didapatkan dengan uang.
Birokrasi yang seharusnya mendukung mutu pendidikan justru menjadi penghambatnya.
Smart Board, Proyek Pintar yang Menjadi Luka
Kisah paling mencolok dalam kekacauan pendidikan Langkat adalah kasus dugaan korupsi pengadaan smart board, papan digital interaktif yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi pembelajaran. Proyek senilai sekitar Rp49,9 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2024 itu kini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Langkat.
Pada 11 September 2025 lalu, penyidik Kejari Langkat menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan memeriksa lebih dari 100 saksi, dari Kepala Sekolah penerima bantuan, pejabat di dinas Pendidikan, juga mantan Kadis Pendidikan serta pejabat BPKAD.
Teknologi yang seharusnya mencerdaskan, justru menjadi alat yang memperbodoh, bukan bagi murid, tetapi bagi sistem yang membiarkannya.
Gelombang Protes, Seruan dari Jalanan
Kemarahan publik pun memuncak, Sejumlah aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Langkat (AMPPL) turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa di depan kantor Bupati Langkat dan Kejaksaan Negeri Langkat, menuntut serta mendesak pembersihan praktik pungli di sektor pendidikan.
“kami minta Bupati Langkat segera mencopot Plt Kadis0 Pendidikan karena gagal menjalankan tugas dan diduga melakukan pungli terhadap Kepala Sekolah,” tegas Ema perwakilan AMP2L , saat aksi beberapa waktu yang lalu (26/09/2025)
Sebelumnya pada 16/09/2025, LSM Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Langkat, menyampaikan pernyataan sikap ke Kejaksaan Negeri Langkat, terkait Dinas Pendidikan.
Aksi mereka bukan sekadar kemarahan, tetapi panggilan nurani. Sebuah tanda bahwa rakyat masih peduli terhadap masa depan anak-anak Langkat, dan menolak pendidikan dijadikan ladang kekuasaan dan proyek keuntungan.
Hari Pahlawan dan Harapan Baru
Hari Pahlawan tahun ini datang di tengah kabar buruk itu semua. Tapi mungkin justru di situlah maknanya, kita dipaksa bertanya, siapa pahlawan pendidikan di zaman ini?
Bukan mereka yang mendapat gelar dan penghargaan, melainkan guru yang tetap mengajar meski gajinya kecil, kepala sekolah yang menolak suap jabatan, atau Penyidik yang berani menuntut keadilan meski berhadapan dengan kekuasaan.
Mereka adalah pahlawan dalam arti sejati, berjuang bukan untuk dikenang, tapi untuk memperbaiki negeri ini dari dalam.
Kini masyarakat Langkat menanti hadirnya Kepala Dinas Pendidikan definitif yang mampu menjadi bagian dari perjuangan itu. Bukan birokrat yang tunduk pada tekanan, tetapi pemimpin yang berani menegakkan integritas, membersihkan sistem, dan mengembalikan pendidikan ke jalur pengabdian.
Karena di tengah kerusakan sistem dan rusaknya dinding sekolah, masih ada harapan untuk melahirkan pahlawan-pahlawan baru, mereka yang memilih jujur ketika yang lain memilih diam.
Dan mungkin, di situlah sebenarnya makna Hari Pahlawan yang sesungguhnya, berani jujur, berani melawan, dan berani memperbaiki.
