Opini Oleh Bedi Budiman
Ilmu hukum tidak berdiri semata sebagai kumpulan norma, melainkan sebagai bangunan rasional yang hidup oleh logika. Tanpa logika, hukum hanya menjadi teks; tanpa penalaran, norma kehilangan daya keadilannya. Karena itu, logika hukum menempati posisi sentral dalam konstruksi ilmu hukum, sebagai jembatan antara kaidah normatif dan realitas sosial.
Logika hukum bekerja bukan dalam ruang matematis yang kaku, melainkan dalam ruang rasional–normatif yang sarat nilai. Ia tidak sekadar bertanya apa bunyi hukum, tetapi mengapa bunyi itu harus diberlakukan dan bagaimana keadilan diwujudkan melalui bunyi tersebut. Di sinilah hukum beralih dari sekadar aturan menjadi raison d’être kehidupan bersama.
Pendapat hukum (legal opinion) merupakan manifestasi awal dari logika hukum. Ia lahir dari proses intelektual yang memadukan norma positif, asas hukum, doktrin, dan fakta konkret. Pendapat hukum bukan opini bebas, melainkan kesimpulan rasional yang dibatasi oleh sistem hukum dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Argumentasi hukum kemudian menyempurnakan pendapat hukum. Ia adalah seni rasional untuk meyakinkan bahwa suatu penafsiran lebih sahih, lebih adil, dan lebih konstitusional dibandingkan penafsiran lainnya. Dalam argumentasi hukum, logika deduktif, induktif, dan analogis saling bertaut, tidak untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mendekati kebenaran hukum.
Penalaran hukum (legal reasoning) menjadi mekanisme internal yang menggerakkan argumentasi tersebut. Penalaran hukum tidak netral secara nilai; ia selalu berangkat dari paradigma tertentu. Hakim positivistik akan menalar berbeda dengan hakim progresif, sebagaimana akademisi normatif akan berbeda dengan sosiolog hukum. Namun perbedaan ini bukan kelemahan, melainkan kekayaan epistemologis ilmu hukum.
Sebagai disiplin ilmu, hukum berdiri di persimpangan antara sein dan sollen—antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Ilmu hukum normatif menjaga koherensi sistem, ilmu hukum empiris membaca denyut masyarakat, sementara filsafat hukum memberikan makna dan arah. Ketiganya tidak boleh dipisahkan, karena pemisahan itu melahirkan hukum yang kering atau hukum yang liar.
Paradigma filsafat hukum menentukan cara hukum dipahami dan dijalankan. Positivisme hukum menekankan kepastian, hukum alam menekankan keadilan moral, realisme hukum menekankan praktik sosial, sementara paradigma kritis mempertanyakan relasi kuasa di balik norma. Logika hukum yang matang bukan memilih satu secara fanatik, melainkan menyadari posisi paradigmatik yang digunakan.
Dengan demikian, logika hukum bukan alat mekanis, melainkan kesadaran metodologis. Ia menuntut kerendahan intelektual untuk mengakui keterbatasan norma, dan keberanian moral untuk menafsirkan hukum demi keadilan substantif. Dalam ruang inilah hukum menemukan martabatnya sebagai ilmu, bukan sekadar kekuasaan.
Pada akhirnya, konstruksi ilmu hukum yang sehat adalah konstruksi yang menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—bukan sebagai slogan, tetapi sebagai hasil penalaran yang jujur dan bertanggung jawab. Logika hukum adalah napasnya; filsafat hukum adalah jiwanya.
