31 Desember 2025
KabarRakyatNasional.id. Langkat – Sumatera Utara
Rilis akhir tahun Polres Langkat 2025 yang disampaikan Kapolres AKBP David Triyo Prasojo, Selasa 30/12/2025 di barak lajang Sat Samapta, patut diapresiasi sebagai langkah keterbukaan institusi kepolisian kepada publik. Data dipaparkan secara terbuka, angka kriminalitas menurun, pengungkapan kasus narkoba meningkat, dan barang bukti dimusnahkan di hadapan publik. Di atas kertas, ini adalah wajah transparansi dan akuntabilitas.
Namun dalam perspektif analis kebijakan dan kepentingan publik, rilis akhir tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan yang berakhir pada tepuk tangan dan foto bersama. Transparansi justru menuntut pembacaan yang lebih kritis, apa makna angka-angka itu bagi rasa aman warga Langkat?
Penurunan jumlah kasus kejahatan sebesar 3,3 persen memang layak dicatat. Tetapi angka penyelesaian perkara yang stagnan mengisyaratkan pekerjaan rumah serius pada kualitas penegakan hukum. Publik berhak bertanya, apakah semua kasus ditangani tuntas hingga memberi keadilan bagi korban, atau sekadar berhenti pada statistik administratif?
Peningkatan signifikan pengungkapan kasus narkoba, dengan 399 tersangka, menyuguhkan paradoks. Di satu sisi, ini menunjukkan keseriusan aparat. Namun di sisi lain, ia juga menjadi cermin bahwa peredaran narkoba di Langkat masih masif dan sistemik. Artinya, keberhasilan penindakan belum otomatis berarti keberhasilan pencegahan. Selama akar masalah ekonomi, pengangguran, dan kerentanan sosial tidak disentuh, narkoba akan terus menemukan pasar dan korban baru.
Kenaikan angka kecelakaan lalu lintas juga tidak boleh dianggap sekadar data teknis. Ia adalah alarm kegagalan tata kelola jalan, disiplin berlalu lintas, dan edukasi publik. Negara, melalui aparatnya, wajib hadir bukan hanya saat kecelakaan terjadi, tetapi jauh sebelum itu, pada fase pencegahan.
Pemusnahan barang bukti perjudian memang simbol tegas negara terhadap penyakit masyarakat. Namun publik juga menunggu keberanian yang sama untuk membongkar jaringan besar di balik perjudian dan narkoba, termasuk bila bersinggungan dengan kekuasaan, modal, atau aktor berpengaruh. Di titik inilah keberanian politik institusi penegak hukum diuji.
Rilis akhir tahun seharusnya menjadi kontrak sosial baru antara Polres Langkat dan masyarakat. Data bukan untuk dipuja, melainkan untuk diawasi. Transparansi tanpa pengawalan publik berisiko berubah menjadi ritual formal belaka.
Masyarakat sipil, pers, dan aktivis harus terus mengawal agar akuntabilitas tidak berhenti pada konferensi pers, tetapi menjelma menjadi rasa aman yang nyata, keadilan yang dirasakan, dan hukum yang berdiri tegak tanpa pandang bulu. Karena pada akhirnya, keamanan bukan soal statistik, melainkan tentang keberanian negara melindungi warganya, terutama yang paling lemah.
