Sebuah Refleksi Filosofis tentang Belajar, Kesadaran, dan Martabat Manusia
Oleh: Jajang Sutisna, S.Pd.,MPd.
Dalam sejarah peradaban manusia, pendidikan tidak pernah lahir pertama-tama sebagai lembaga, melainkan sebagai peristiwa kesadaran. Manusia belajar bukan karena kurikulum, melainkan karena ia bertanya; bukan karena perintah, tetapi karena ia meragukan; bukan karena dipaksa, tetapi karena ia ingin memahami. Oleh sebab itu, ketika pendidikan kehilangan daya untuk melatih nalar dan keberanian berpikir, ia berhenti menjadi pendidikan, dan berubah menjadi sekadar rutinitas administratif.
Filsafat sejak awal hadir bukan untuk menjauhkan manusia dari kehidupan, melainkan untuk mendekatkan manusia pada kebenaran melalui pertanyaan. Socrates tidak mengajarkan pengetahuan dalam bentuk jawaban, tetapi membangkitkan kesadaran melalui dialog. Baginya, masyarakat yang tidak terbiasa bertanya akan mudah tunduk, dan masyarakat yang tidak berani berargumen akan mudah dikendalikan, meskipun dalam keadaan yang keliru.
Dalam konteks pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan non-formal, persoalan utama bukanlah rendahnya kecerdasan, melainkan ketiadaan ruang nalar. Banyak orang memilih diam bukan karena tidak mampu berpikir, tetapi karena tidak dibiasakan untuk berpikir secara argumentatif. Diam kemudian dianggap sebagai sopan, dan kepatuhan dianggap sebagai kebajikan, meskipun bertentangan dengan akal sehat dan keadilan.
Di sinilah filsafat perlu dibumikan. Bukan untuk menjadikan masyarakat ahli teori, tetapi untuk melatih keberanian intelektual—keberanian mengatakan “mengapa”, “apa dasarnya”, dan “apa akibatnya”. Pendidikan yang tidak memberi ruang bantah sesungguhnya sedang melatih kepatuhan tanpa kesadaran. Dan kepatuhan semacam itu, dalam jangka panjang, melahirkan ketidakadilan yang diterima sebagai kewajaran.
Secara filosofis, pendidikan yang sehat selalu bertumpu pada tiga pilar: akal kritis, etika tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Akal kritis memungkinkan manusia menilai kebenaran suatu pernyataan. Etika memberi batas agar kebebasan berpikir tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sementara kesadaran sosial memastikan bahwa kemampuan berpikir tidak berhenti pada kepentingan pribadi, melainkan diarahkan pada kemaslahatan bersama.
Paulo Freire menyebut pendidikan yang meniadakan dialog sebagai pendidikan yang menindas, karena ia mematikan subjek dan menjadikan manusia sekadar penerima. Pendidikan yang membebaskan, sebaliknya, selalu membuka ruang dialog, perbedaan pendapat, dan pertukaran argumen. Di ruang inilah manusia belajar menjadi dewasa secara intelektual dan moral.
Dalam praktik pendidikan non-formal di masyarakat, pembumian filsafat berarti mengembalikan belajar pada realitas hidup. Masalah kerja, keadilan, tanggung jawab, dan relasi sosial bukan sekadar bahan obrolan, tetapi objek refleksi kritis. Warga belajar tidak ditempatkan sebagai objek program, melainkan sebagai subjek berpikir yang berhak memahami dan mempertanyakan apa yang memengaruhi hidup mereka.
Lebih jauh, pendidikan yang melatih nalar adalah pendidikan yang membangun martabat. Manusia yang mampu berargumen tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dibungkam oleh otoritas, dan tidak mudah menerima kesalahan sebagai kebenaran. Ia mungkin tetap patuh pada aturan, tetapi kepatuhannya lahir dari pemahaman, bukan dari ketakutan atau kebiasaan diam.
Membumikan filsafat dalam pendidikan masyarakat berarti menghidupkan kembali akal sehat sebagai kekuatan kolektif. Bukan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara kuasa dan nurani, antara kebijakan dan keadilan, antara kepatuhan dan tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukanlah mencetak manusia yang selalu berkata “iya”, melainkan manusia yang tahu kapan harus setuju dan kapan harus bertanya. Karena masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang sunyi dari perbedaan pendapat, melainkan masyarakat yang mampu menyelesaikan perbedaan melalui argumen yang jujur dan bermartabat.
Dalam pengertian inilah, filsafat bukan kemewahan intelektual, tetapi kebutuhan dasar pendidikan—agar manusia tetap menjadi subjek, bukan sekadar angka; tetap berpikir, bukan hanya mengikuti; dan tetap bermartabat, bahkan ketika berada di tengah sistem yang tidak selalu adil.
