25 Desember 2025
KabarRakyatNasional.id Langkat – Sumatera Utara.
Pelantikan D. Suriono sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, pada Rabu, 24/12/2025, di Jentera Malay rumah dinas Bupati, menyimpan harapan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian pejabat. Jabatan ini berdiri di persimpangan penting, antara potensi kelautan dan perikanan yang melimpah dengan realitas kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan yang masih tertinggal.
Langkat memiliki posisi strategis di pesisir Selat Malaka, namun ironisnya, nelayan kecil kerap hidup dalam ketidakpastian. Persoalan klasik seperti keterbatasan alat tangkap, akses BBM, ketergantungan pada tengkulak, hingga lemahnya perlindungan wilayah tangkap masih menjadi cerita sehari-hari. Potensi laut yang menjanjikan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak.
Di sisi lain, perikanan Langkat tidak hanya bertumpu pada laut. Budidaya ikan air tawar, lele, nila, patin, dan ikan konsumsi lainnya, telah menjadi penopang ekonomi ribuan keluarga di pedesaan. Namun pola intervensi pemerintah selama ini sering berhenti pada pembagian bantuan bibit dan pakan, yang berujung seremonial tanpa dampak jangka panjang.
Tidak sedikit kelompok peternak ikan yang menerima bibit, namun tanpa pendampingan teknis, manajemen usaha, maupun akses pasar. Akibatnya, angka kegagalan budidaya tetap tinggi, sementara laporan program tetap terlihat “berhasil” di atas kertas. Di sinilah kritik publik menemukan relevansinya, kebijakan perikanan kerap diukur dari penyerapan anggaran, bukan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan D. Suriono sebagai kepala dinas baru adalah memutus pola lama tersebut. Dinas Perikanan tidak boleh sekadar menjadi distributor bantuan, tetapi harus tampil sebagai institusi pembinaan. Program budidaya air tawar membutuhkan pendampingan berkelanjutan, penguatan kelompok, transfer pengetahuan, hingga jaminan akses pasar agar pembudidaya tidak kembali terjebak pada tengkulak.
Lebih jauh, keberanian politik juga dibutuhkan untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan darat. Kerusakan mangrove, pencemaran sungai, dan alih fungsi lahan perairan akan terus menjadi ancaman serius bagi nelayan dan pembudidaya jika dibiarkan tanpa kebijakan tegas.
Pelantikan ini seharusnya menjadi momentum perubahan arah. Publik berharap Suriono mampu menghadirkan kebijakan perikanan yang membumi, mendengar suara nelayan, merawat ekosistem, serta membina peternak ikan hingga mandiri dan berdaya saing.
Pada akhirnya, keberhasilan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat tidak diukur dari ramainya acara pelantikan atau banyaknya bantuan yang dibagikan, melainkan dari satu hal mendasar, apakah laut, sungai, dan kolam rakyat benar-benar menjadi sumber keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Langkat.
