Langkat-Sumatera Utara-Kabar Rakyat Nasional.id
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Langkat meminta Dinas Pekerjaan Umum agar dalam pelaksanaan Pengawasan Infrastuktur jalan dan jembatan terutama yang dibiayai APBD Kabupaten agar lebih ditingkatkan, karena ada beberapa ruas jalan yang baru dikerjakan tidak lama sudah mengalami kerusakan.
Pernyataan ini disampaikan pada Pendapat Akhir dalam Rapat Paripurna Persetujuan/Pengesahan Ranperda P.APBD Kabupaten Langkat tahun 2025 di gedung DPRD, selasa (26/08/2025) yang dibacakan oleh Matthew Diemas Bastanta.SE, Sebagai Juru Bicara Fraksi.
Menanggapi Pendapat akhir tersebut, tokoh Pemerhati sosial dan Pembangunan Langkat, Enis Safrin mengatakan, bahwa anggota DPRD itu juga harus berperan aktif dan langsung ke lapangan dalam mengawasi pembangunan Infrastuktur yang dilaksanakan Dinas PUTR, karena sudah tidak profesional dan sistemnya yang bobrok. Diduga rekanan yang mengerjakan proyek seakan sudah diatur pemenangnya, bahkan Pengawas yang ada di Dinas PUTR seakan tidak mengert Tugas Pokok dan Fungsinya, katanya.
Enis juga meminta pada Bupati Langkat untuk mengevaluasi kinerja Kadis PUTR karena tidak transparan dan enggan untuk diberi masukan serta kritik, seakan ada yang ditutup tutupi, tambahnya.
KRN berusaha untuk melakukan Konfirmasi untuk ketemu dan telefon serta pesan singkat Wasshap kepada Kadis PUTR Khairul Azmi. S.STP juga tidak ada jawaban hingga berita ini di terbitkan.
(AZN)
